BLITAR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak
untuk segera melakukan evaluasi kinerja Kementerian Pertanian (Kementan)
seiring meroketnya harga bawang putih yang tidak masuk akal.
Menurut
Ketua Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN-REPDEM) Bidang
Penggalangan Tani Sidik Suhada, terjadinya sentimen pasar yang mengakibatkan
harga bawang membumbung tinggi adalah bentuk gagalnya kebijakan kementerian
dalam membangkitkan gairah pertanian.
“Sebagai negara agraris yang alamnya melimpah ruah
tentu aneh jika bawang saja masih impor. Akibatnya terjadi kelangkaan seperti
ini. Presiden sudah seyogyanya melakukan evalusi kinerja menteri pertanian,”
ujarnya, Rabu (13/3/2013).
Kuota
impor produk hortikultura (RIPH), khususnya bawang putih yang disetujui
Kementerian Pertanian mencapai 160 ribu ton pada semester pertama 2013. Pada
impor bawang putih tahap awal, jumlah produk pertanian yang harus masuk ke
Indonesia mencapai 64.410 ton.
Namun hingga kini, upaya yang dilakukan 16
perusahaan untuk mendatangkan bawang putih dari luar negeri baru mencapai
29.136 ton. Menurut Sidik, jika kementerian cerdas, harusnya tidak perlu terus
menerus bergantung pada kebijakan impor.
“Tapi
cukup membuat kebijakan yang sifatnya propetani. Hal itu mengingat negara kita
adalah negara agraris. Karenanya petani harus menjadi ujung tombak kedaulatan
pangan,“ tegasnya.
Yang
terjadi, pemerintah seolah sengaja menjauhkan petani dari kehidupannya.
Kebijakan yang dikeluarkan lebih memberikan tanah untuk kepentingan pemilik
modal daripada petani. Hal itu dapat dilihat bagaimana masih banyak para petani
yang hingga ini masih berjuang untuk merebut haknya atas tanah.
Dicontohkan
di wilayah Kabupaten Blitar. Sesuai data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)
2012 ada 30 titik sengketa agraria yang melibatkan 10 ribu jiwa petani. Mereka
berjuang untuk mendapatkan lahan pertanian dengan total luas 6.000 hektare
(ha). Sementara secara nasional pada 2012 terdapat 198 kasus agraria baru.
“Jika
petani bisa mendapatkan haknya atas tanah dan mengelolanya, tentu
ketergantungan pangan dari negeri lain akan bisa lebih ditekan, “ tukas Sidik.
REPDEM
yang merupakan ounderbow dari PDI Perjuangan
itu mendesak kebijakan pemerintah terhadap petani harus segera diubah. Subsidi
untuk petani harus diperbesar. Bahkan untuk para petani yang memiliki lahan
sempit di bawah satu ha, kata Sidik perlu mendapat pupuk dan obat-obatan secara
gratis.
“Untuk
petani yang berlahan lebih 10 ha boleh dimahalkan harga pupuk dan obat-obatan.
Ini semua untuk meningkatkan gairah hidup petani agar tidak meninggalkan tanah
dan mengadu nasib ke kota. Dengan begitu kita tidak perlu repot-repot
bergantung pada impor,“ pungkasnya. (Solichan Arif/Koran SI/wdi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar