MALANG-Kebijakan
penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditandai dengan pembatasan BBM
dikhawatirkan bisa melumpuhkan aktifitas ekonomi.
Ketua Gerakan Nasional Desa Sejahtera Sidik Suhada
mengatakan pembatasan BBM subsidi untuk sepeda motor 0,7 liter per hari dan
mobil dijatah 3-5 liter per hari, menunjukkan kebijakan yang tidak pro rakyat.
“Kebijakan tersebut akan dimulai setelah semua kendaraan
di pasang Radio Frequency Identification (RFID),”
kata Sidik Suhada, Kamis (16/5/2013).
Pemerintah mengklaim bahwa pembatasan tersebut sudah
sesuai dengan hasil riset.
Menurutnya hasil riset tersebut patut dipertanyakan.
Dalam hal ini kepada siapa pemerintah melakukan riset. Kalau yang diteliti para
pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak produktif bisa jadi dalam satu hari
menggunakan bensin untuk motor 0,7 liter.
Pencabutan subsidi BBM untuk rakyat akan diganti
dengan beras untuk rakyat miskin (raskin), bantuan siswa miskin (BSM), dan
bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
Namun kompensasi itu diragukan efektifitasnya,
karena pencabutan subsidi BBM diprediksikan berdampak pada kenaikan harga
kebutuhan pokok lainnya.
“Sementara kompensasi yang diberikan pemerintah hanya sebesar Rp300.000 per bulan, jauh dari kebutuhan ideal rakyat kecil,” ujarnya. (wd)
“Sementara kompensasi yang diberikan pemerintah hanya sebesar Rp300.000 per bulan, jauh dari kebutuhan ideal rakyat kecil,” ujarnya. (wd)
