Oleh: MOHAMMAD
SOFII - 14 March 2013 | 7:20 pm
MALANG-Dewan
Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN-Repdem) menilai usulan
Komite Ekonomi Nasional (KEN) seputar investasi pertanian di luar negeri dalam
upaya menjaga stok pangan nasional sebagai pemikiran yang keterlaluan.
Ketua DPN Repdem Bidang Penggalangan
Tani Sidik Suhada mengatakan cara pandang tersebut sangat menyesatkan bahkan
menghina bangsa Indonesia. KEN juga tidak mengenal Indonesia secara utuh.
“Sebagai sebuah Negara agraris jauh
sebelum embrio bangsa Indonesia lahir, Nusantara sudah dikenal luas memiliki
alam yang melimpah dan subur. Bangsa asing juga mengakuinya dan berebut untuk menguasai
negeri ini,” paparnya dalam siaran tertulis, Kamis (14/3/2013).
Namun karena pemerintahan yang ada
saat ini salah kelola, Indonesia yang memiliki alam yang subur dan kaya,
menjadi tergantung pada bahan pangan impor. Kondisi tersebut menjadi aneh karena
banyak tanah dan sumber daya alam yang ada di Indonesia diberikan kepada orang
asing.
Sementara KEN justru mendorong agar
pemerintah Indonesia melakukan investasi pertanian di luar negeri hanya untuk
melayani kepentingan bahan pangan negara lain.
“Indonesia rela melepas ribuan hectare
tanah untuk diberikan pada perusahaan asing,” jelas dia.
Contohnya ujar Sidik pada tahap
pertama luas lahan yang disiapkan untuk program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)
di Merauke Papua seluas 228.777 hektare.
Jangka menengah MIFEE bakal diberi
lahan lagi seluas 609.149 hektare dan jangka panjang ditambah lagi 203.609
hektare. Total luas lahan yang diperuntukkan untuk MIFEE adalah 2,5 juta
hektare.
“Sementara berdasarkan data Badan
Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan (BKPMDP) Pemerintah Kabupaten
Merauke sudah ada 32 perusahaan yang telah mendapat izin prinsip akan bergerak
pada beberapa sektor,” ujarnya.
Impor dan ketergantungan bahan pangan
pada negara lain kata dia jelas menciptakan ketidakmandirian dalam negeri.
Ketidakmandirian itulah yang dicipta sebagai imbas sistem ekonomi
liberalisasi yang secara sengaja oleh pemerintah saat ini.
Jika suatu bangsa tidak mandiri maka
akan mudah didikte oleh bangsa lain. Termasuk didikte oleh pemikiran liberal
yang diusulkan KEN dan tidak pro petani di dalam negeri. (gia)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar