MALANG-Komisi Nasional Hak Azasi
Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah untuk segera mendistribusikan tanah
konflik yang berada di wilayah Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan
Kabupaten Malang Jawa Timur kepada petani.
Komisioner Komnas HAM Bidang Mediasi M. Imdadun Rahmat
mengatakan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap konflik tanah yang
terjadi antara warga dan Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad) Kodam V
Brawijaya.
“Kami akan membawa seluruh fakta yang ada di lapangan untuk
dikaji ulang. Selain itu kami juga mendesak kepada pihak terkait untuk segera
melakukan pertemuan dan melakukan mediasi secepatnya,” kata Imdadun saat
melakukan pertemuan dengan warga Harjokuncaran, Rabu (13/2).
Komnas HAM, lanjut dia, juga siap untuk memediasi warga
dengan pihak Puskopad. Hasil pertemuan dengan warga tersebut juga akan
secepatnya dilaporkan Komnas ke pemerintah pusat.
Selain itu Komnas HAM juga akan meminta DPR RI dan Mabes TNI
untuk meredistribusikan tanah tersebut kepada petani setempat. Sehingga
sengketa antara warga dan Puskopad bisa segera diselesaikan.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi
(DPN Repdem) Bidang Penggalangan Tani Sidik Suhada yang ikut mendampingi warga
mengatakan selain meminta data dan meneliti data yang dimiliki petani secara
detail Komnas HAM juga meminta warga menunjukkan puing-puing bekas perkampungan
warga yang tergusur.
“Warga juga diminta untuk menunjukkan batas-batas perkebunan
yang saat ini dikuasi pihak TNI,” jelas dia.
DPN Repdem berharap kedatangan Komnas ke Harjokuncaran tidak
hanya sekadar seremonial belaka namun benar-benat bisa menemukan fakta-fakta
obyektif tentang kemungkinan adanya pelanggaran HAM.
Kepala Dusun Harjokuncaran Zamroni Idrus mengatakan warga
menyambut baik kedatangan Komnas HAM ke wilayahnya dengan harapan agar konflik
bisa segera terselesaikan.
“Keinginan warga cukup sederhana yakni ingin mempunyai tanah
menjadi lahan garapan. Dengan begitu akan membawa dampak sosial yang
positif dan perekonomian masyarakat bisa berkembang,” tambah dia.
Warga katanya juga menrauh harapan besar kepada Komnas
HAM untuk menjadi mediator dengan pihak-pihak terkait agar nantinya
tidak terjadi lagi konflik fisik antara warga dengan pihak TNI. (gia)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar