Coba renungkan, pada era Orde Baru, pilkada sama sekali tidak melibatkan rakyat. DPRD pun hanya sekadar ”juru stempel”. Kepala daerah ditentukan oleh Trio ABG (ABRI, Birokrat, Golkar). Itulah yang saya maksudkan nasib rakyat dalam berdemokrasi berada dalam mulut buaya.
Sekarang di era reformasi, jika para ”Anggodo” tidak diwaspadai maka nasib hak berdemokrasi rakyat berada dalam mulut singa. Bahkan bisa lebih parah dibandingkan dalam mulut buaya. Itu berati sebuah kemunduran. Reformasi seharusnya malu terhadap Orde Baru.
Pada zaman Orde Baru para ”Anggodo” tiarap, tidak berkutik menghadapi Trio ABG, kini tampaknya mereka mendapatkan habitat yang cocok. Melalui kekuatan uangnya, para Anggodo patut diprediksikan akan mengambil peran kuat seperti Trio ABG pada zaman Orde Baru. Demokratisasi rakyat yang diidam-idamkan terwujud melalui reformasi, hanya tinggal mimpi belaka. Apakah kita relakah?!
Tidak ada cara lain untuk mengantisipasi gerakan para ”Anggodo” kecuali dengan meningkatkan kesadaran rakyat tentang arti penting hak berdemokrasi secara baik dan benar. Perlu rakyat disadarkan, bila rakyat bersatu tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengalahkan rakyat. Sejuta ”Anggodo” pun akan terkabar jika nekat menghadapi persatuan rakyat. Banyak contoh kasus yang membuktikan kekuatan mayoritas rakyat mampu menumbangkan ”Anggodo” dalam konteks pilkada. Konkretnya, jagonya ”Anggodo” kalah.
Pilkada Kabupaten Malang tahun ini akan digelar pada 5 Agustus 2010. Suhu politik di kabupaten terluas di Jawa Timur ini pun, kini sudah mulai memanas. Layaknya sebuah pertarungan politik pada umumnya, lagi-lagi para ”Anggodo” harus segera diwaspadai jika tidak ingin melihat situasi menjadi semakin ruyam. Manuver politik dan kekuatan uangnya para ”Anggodo” ini, niscaya akan memperkeruh suasana.
Pelan namun pasti, kini para ”Anggodo” juga sudah bergerak untuk bisa ngobok-obok ketenangan rakyat. Para ”Anggodo” ini selalu memancing ikan di air keruh. Modus oprandinya macam-macam. Media massa yang seharusnya membela kepentingan rakyat, tak jarang media massa juga bertindak atas kepentingan dan intruksi dari para ”Anggodo”. Bahkan para ”Anggodo” juga telah bergerak dan membuat berbagai macam media massa online untuk kepentingan politiknya.
Maka jika hal tersebut tidak segera diatisipasi, maka rakyat yang sadar hak demokrasinya terancam oleh kekuatan uang para ”Anggodo”, pasti rakyat akan bergerak. Konkretnya, demonstrasi rakyat menghadapi para ”Anggodo” pasti akan terjadi.
Kini saatnya para Anggodo untuk mawas diri. Sudah bukan zamannya arogansi kekuatan uang. Terlebih jika kekuatan uang tersebut didapat dari berbagai bentuk tindak kriminal. Wahai…. Para ”Anggodo” sadarlah? Jangan coba-coba bermain api. Biarkan rakyat menentukan pilihannya sendiri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar